Sejarah Singkat

Sejarah Singkat


BPBD KOTA BOGOR, lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam di daerah Kota Bogor dan juga menghasilkan data bencana alam yang cepat dan tepat bagi para masyarakat untuk sarana informasi bencana terbaru.

Sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana terkini dan nafas otonomi daerah, desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan solusinya. Prinsipnya, harus ada kejelasan dalam pembagian kewenangan penanggulangan bencana, sumber pembiayaan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan, dan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah berperan dalam :

  1. Menyusun peraturan/hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam dan dampak bencana.
  2. Mengatur kewenangan dan tanggung jawab penanggulangan bencana.
  3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangan bencana: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel, serta kemitraan.
  4. Menjamin upaya pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam program pembangunan.
  5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penanggulangan bencana.

Pasal 5 UU no 24 Tahun 2007, tentang:
Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana.

Pasal 18 ayat 1, tentang: Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalm Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah kota Bogor telah menetapkan Peraturan daerah No 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja BPBD Kota Bogor, serta PerWali No 75 tahun 2014 tentang Tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural di lingkungan BPBD, dan untuk pengisian Jabatan struktural BPBD Kota Bogor telah di lantik pada tanggal 30 januari 2015.